SURABAYA, PustakaJC.co — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menerima kunjungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam dalam forum dialog pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin, (13/4/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan dalam memastikan pelindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Timur.
Dialog juga diikuti secara daring oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah.
Dalam sambutannya, Adhy menegaskan bahwa PMI memiliki peran penting dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BP2MI, penempatan PMI asal Jawa Timur pada 2025 mencapai 69.925 orang, sementara hingga Maret 2026 tercatat 12.003 orang.
“PMI asal Jawa Timur merupakan yang terbanyak secara nasional, mencapai sekitar seperempat dari total nasional dan terus meningkat setiap tahun. Mereka adalah aset SDM yang sangat berharga,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Pemerintah RI di Brunei Darussalam yang dinilai telah memberikan pelindungan maksimal bagi PMI Indonesia, khususnya dari Jawa Timur.
Selain Brunei, sejumlah negara tujuan seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia juga menunjukkan tren positif dalam menerima PMI asal Jawa Timur. Bahkan, Jawa Timur mendominasi penempatan PMI di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, mulai dari risiko keberangkatan non-prosedural hingga persoalan hukum dan sosial di negara tujuan. Untuk itu, diperlukan respons cepat dan terkoordinasi antar pihak dengan sistem pelindungan yang terintegrasi.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim menegaskan komitmennya dalam pelindungan PMI, termasuk fasilitasi pemulangan jika terjadi permasalahan di negara penempatan.
“Ketika terdapat permasalahan PMI di negara penempatan, Pemprov Jatim siap memfasilitasi pemulangan sebagai bentuk kehadiran negara,” ujar Adhy.
Upaya pelindungan juga diperkuat sejak tahap pra-penempatan melalui pembekalan administrasi, pemahaman budaya dan bahasa, serta pelatihan keterampilan. Selain itu, monitoring di negara penempatan terus ditingkatkan guna memastikan keamanan PMI sekaligus mendorong kepercayaan terhadap jalur legal.
Adhy menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas dan martabat PMI di kancah global.
“Ketika satu orang migran dilindungi, sejatinya kita sedang melindungi martabat bangsa kita sendiri,” pungkasnya. (ivan)
