Lilik menegaskan bahwa Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Karena itu, gangguan distribusi Pertalite berisiko memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen.
“Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Untuk mengurangi keresahan masyarakat, ia meminta PT Pertamina (Persero) dan pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan distribusi yang terjadi.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan penyaluran dan pemerataan pasokan BBM ke seluruh SPBU, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi.
“Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” desaknya.
Lilik menilai langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
“Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” katanya.
Ia berharap persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tersebut segera dituntaskan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh bahan bakar dengan mudah dan menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
“Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya. (nov)
