SURABAYA, PustakaJC.co – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, mengingatkan bahwa tersendatnya distribusi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat Kota Surabaya.
Menurut Lilik, antrean panjang kendaraan akibat kelangkaan stok Pertalite tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok pekerja dan pelaku usaha yang bergantung pada kendaraan operasional untuk mencari nafkah setiap hari.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas,” kata Lilik, Rabu (24/6/2026).
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menilai kelompok yang paling terdampak adalah pengemudi ojek online, kurir, pedagang keliling, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatannya pada mobilitas harian.
"Kasihan para pengemudi ojek online, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Pertalite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.
“Ketika mereka harus mengantre lama atau bahkan tidak mendapatkan Pertalite, artinya kesempatan mencari nafkah juga berkurang. Ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga mereka,” lanjutnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, keterlambatan pasokan BBM sempat menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kawasan Bratang, Nginden, dan beberapa lokasi lainnya di Surabaya.
Lilik menegaskan bahwa Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Karena itu, gangguan distribusi Pertalite berisiko memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen.
“Surabaya merupakan kota perdagangan dan jasa yang pergerakan ekonominya sangat dinamis. Ketika distribusi Pertalite terganggu, maka mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Untuk mengurangi keresahan masyarakat, ia meminta PT Pertamina (Persero) dan pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan distribusi yang terjadi.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan penyaluran dan pemerataan pasokan BBM ke seluruh SPBU, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi.
“Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait untuk segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” desaknya.
Lilik menilai langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
“Antisipasi harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang baik,” katanya.
Ia berharap persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tersebut segera dituntaskan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh bahan bakar dengan mudah dan menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
“Kita ingin masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah, bekerja dengan tenang, dan roda perekonomian Surabaya tetap bergerak dengan baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya. (nov)
