PAMEKASAN, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar pasar murah di halaman Kantor Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sebagai langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Program ini juga bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang terus dipantau secara berkala. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dilansir dari antaranews.com, Senin, (20/7/2026).
“Fokus utama pasar murah yang kami gelar ini untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar,” kata Khofifah saat membuka kegiatan pasar murah di Kecamatan Larangan.
Selain menjaga stabilitas harga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Kehadiran produk UMKM di pasar murah diharapkan mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperkuat perekonomian lokal.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Jatim menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Beras premium dijual Rp14.000 per kilogram, beras SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.
Selain itu, tersedia telur seharga Rp22.000 per kemasan, daging ayam Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram. Harga tersebut dinilai mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan.
Khofifah menegaskan selisih harga yang lebih murah dibandingkan pasar menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
Ia juga menyempatkan berdialog dengan pedagang dan warga yang berbelanja di lokasi pasar murah. Dari dialog tersebut, pemerintah memperoleh masukan mengenai kondisi harga serta kebutuhan masyarakat yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program serupa di masa mendatang.
Menurut Khofifah, Pemprov Jatim terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Apabila ditemukan kenaikan harga yang berpotensi memicu inflasi, pemerintah akan segera melakukan intervensi melalui pasar murah maupun program stabilisasi lainnya.
“Melalui pasar murah ini, kita ingin memastikan distribusi kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, berjalan lancar. Kami selalu memperbarui data harga di pasar. Komoditas yang mengalami kenaikan akan segera kami intervensi untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap aman dan distribusinya berjalan lancar.
“Sinergi merupakan kunci utama. Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan pasokan kebutuhan pokok aman, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga,” tuturnya.
Pemprov Jatim berharap kegiatan pasar murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daya beli masyarakat di Jawa Timur. (ivan)
