Ia menambahkan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap aman dan distribusinya berjalan lancar.
“Sinergi merupakan kunci utama. Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan pasokan kebutuhan pokok aman, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga,” tuturnya.
Pemprov Jatim berharap kegiatan pasar murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daya beli masyarakat di Jawa Timur. (ivan)
