JAKARTA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan perempuan harus mampu mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum 2026 di Jakarta, Senin, (27/7/2026).
Forum bertema Breaking Barriers, Building Impact tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Dalam kesempatan itu, Khofifah memaparkan materi bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik. Dilansir dari antaranews.com, Selasa, (28/7/2026).
Khofifah mengatakan keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis. Lebih dari itu, kepemimpinan harus mampu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor perlu memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, serta memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Ia menilai pengarusutamaan gender harus diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesetaraan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan pembangunan yang responsif gender bukan hanya memberikan ruang yang sama bagi semua pihak, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan, Indeks Ketimpangan Gender Jawa Timur pada 2025 tercatat sebesar 0,329 atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur mencapai 93,29 yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi.
Capaian tersebut, kata Khofifah, merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Program Jatim Puspa yang menyasar keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online yang memberikan dukungan bagi perempuan pengemudi transportasi daring.
Menurutnya, berbagai program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan agar mampu berdaya secara ekonomi sekaligus berkontribusi lebih besar dalam pembangunan.
“Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini,” katanya.
Khofifah berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengambil peran kepemimpinan. Dengan demikian, kebijakan publik yang lahir tidak hanya menjunjung prinsip kesetaraan, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat. (ivan)
