SURABAYA, PustakaJc.co - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali konsep Sekolah Satu Atap di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu bangunan sekolah.
Menurut Mu'ti, kebijakan ini memungkinkan siswa di daerah yang minim fasilitas pendidikan untuk tetap mendapatkan akses belajar tanpa harus bepergian jauh, bahkan hingga ke luar pulau. Mereka dapat memanfaatkan gedung sekolah yang sudah ada di wilayahnya dengan sistem penggunaan bergantian.
“Misalnya, SD digunakan untuk belajar di pagi hari, SMP di siang hari, dan SMA pada malam hari. Konsep ini akan kami aktifkan kembali,” ujar Mu'ti dalam acara Taklimat Media di kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).
Ia menjelaskan bahwa membangun sekolah baru di daerah 3T menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah jumlah siswa yang sangat sedikit. Hal ini berisiko membuat sekolah baru terbengkalai akibat minimnya peserta didik dan tenaga pengajar.
“Lebih baik kita manfaatkan fasilitas dan sumber daya yang sudah ada di daerah tersebut,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan layanan pendidikan di daerah 3T melalui konsep rumah pendidikan. Dengan kebijakan ini, pembelajaran tidak harus dilakukan di sekolah formal, tetapi bisa diadakan di balai desa, rumah ibadah, atau fasilitas lainnya.
Sebagai contoh, Mu'ti menyebut gereja dapat dijadikan tempat belajar pada hari-hari tertentu karena umumnya hanya digunakan untuk ibadah pada akhir pekan. Dalam skema ini, tenaga pendidik akan direkrut dari relawan setempat dan diberikan pelatihan khusus mengenai metode pengajaran.
“Misalnya, pendeta yang bersedia mengajar bisa dibekali pelatihan pedagogi agar dapat mengajar dengan baik,” jelasnya.
Mu'ti menegaskan bahwa melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menanamkan prinsip bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja. Dengan memanfaatkan berbagai platform dan fasilitas yang ada, diharapkan seluruh anak Indonesia dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih merata. (nov)
