SURABAYA, PustakaJC.co - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan kebijakan redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sekolah swasta sebagai bagian dari upaya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia.
Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta, menyusul kepindahan lebih dari 110 ribu guru ke sekolah negeri setelah lulus seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Redistribusi ini kami atur melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2025. Pelaksanaannya dirancang selama empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali," ujar Mu’ti dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa (29/4).
Mu’ti menegaskan, distribusi guru akan mempertimbangkan kebutuhan di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Meski mendapat penempatan guru ASN, sekolah swasta tetap diminta aktif memenuhi kebutuhan gurunya secara mandiri.
Selain redistribusi guru, pemerintah juga akan mengubah sistem penilaian kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Prosedur baru ini dirancang agar lebih sederhana dan bermakna, dengan penilaian yang cukup dilakukan setahun sekali dan diverifikasi langsung oleh atasan.
“Penilaian kinerja akan berbasis refleksi diri dan terintegrasi dalam sistem e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga guru hanya perlu menggunakan satu platform terpadu,” jelas Mu’ti.
Program ini telah disepakati bersama BKN dan mulai dijalankan tahun ini sebagai bagian dari program prioritas pendidikan nasional. Langkah ini mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.(nov)
