Sebanyak 500 tenaga pendidik telah disiapkan, terdiri dari guru, kepala sekolah, hingga staf pendidikan, baik dari ASN maupun PPPK. Mereka akan mengajar di jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kalau gedungnya milik pemprov, maka SK siswa ditandatangani oleh gubernur. Tapi kalau gedungnya milik kabupaten/kota, maka SK ditandatangani oleh bupati atau wali kota,” jelas Kepala Dinas Sosial Jatim itu.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan pengembangan tahap selanjutnya. Saat ini, 23 Balai Latihan Kerja (BLK) sedang dinilai sebagai calon lokasi tambahan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, akan diluncurkan 100 Sekolah Rakyat di tahap pertama, dan direncanakan ada 100 lagi untuk tahap berikutnya. Di Jatim sendiri, ada 16 BLK milik pemprov dan 7 milik kementerian yang sedang kami asesmen,” tutupnya. (ivan)
