SURABAYA, PustakaJC.co - Masih banyak anak Indonesia belum menikmati pendidikan yang layak hanya karena tinggal di wilayah yang sulit dijangkau. DPR RI minta Kementerian Agama lebih sigap dan proaktif dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah pelosok.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Nia Ammania, menyoroti masih minimnya akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberi perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Dilansir dari kemenag.go.id, Sabtu, (26/7/2025).
“Kami minta tolong Kementerian PPA dan Kemenag, agar lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau agar tercipta pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Nia saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat, (25/07/2025).
Menurut Nia, ketimpangan akses pendidikan masih nyata, terutama di kawasan yang sulit dijangkau transportasi maupun infrastruktur digital. Ia berharap ada langkah nyata lintas kementerian untuk menjawab tantangan ini.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari komitmen DPR untuk menjaring aspirasi daerah dan memastikan kebijakan sosial dan keagamaan benar-benar berjalan.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR dalam menjaring aspirasi dan memastikan implementasi kebijakan di bidang keagamaan dan sosial berjalan optimal di tingkat daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan sejumlah bantuan strategis, seperti dukungan untuk pendidikan, penguatan kerukunan antarumat beragama, pengembangan inkubasi bisnis, hingga peningkatan sanitasi pesantren.
“Kementerian Agama agar terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar program ini tepat sasaran dan berdampak nyata,” tandas Singgih.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kunjungan ini, antara lain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kasubdit Penyuluhan Bimas Kristen Evendy Hutabarat, serta Kepala Kanwil Kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar.
Langkah DPR ini diharapkan menjadi pemantik agar seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, bersinergi menciptakan pendidikan yang inklusif, merata, dan adil untuk seluruh anak bangsa — tanpa terkecuali, di mana pun mereka tinggal. (ivan)
