Surabaya, PustakaJC.co - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan langkah strategis agar anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa menambah jumlah murid dalam satu rombongan belajar menjadi 50, seperti yang sempat diterapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kemendikdasmen merancang peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Program ini direncanakan berjalan di seluruh provinsi di Indonesia guna mengurangi angka anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) di jenjang pendidikan menengah.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengungkapkan bahwa setelah uji coba PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, pihaknya menargetkan implementasi secara luas.
“Jadi, secara bertahap program Pendidikan Jarak Jauh ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia,” ujarnya, Jumat (8/8).
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami PJJ.
“Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,” papar Tatang.
Tahun 2025, program ini menargetkan 100 murid untuk uji coba. Angka tersebut diharapkan meningkat tajam pada 2027.
“Pada 2027, pemerintah daerah (Pemda) pada 34 provinsi diharapkan dapat mereplikasi program Pendidikan Jarak Jauh. Dengan jumlah minimal 100 murid per provinsi, maka diestimasikan akan ada 3.400 murid yang dapat mengakses Pendidikan Jarak Jauh tahun 2027,” jelasnya.
Tatang menambahkan, pada 2028 pemda diharapkan lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ untuk menjangkau lebih banyak ATS, dan pada 2029 ditargetkan terbentuk sekolah jarak jauh nasional.
Berdasarkan data, saat ini terdapat sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia, dengan 25% di antaranya berada di jenjang pendidikan menengah. Penyebabnya beragam, mulai dari kendala biaya, bekerja, menikah, hingga jarak rumah yang terlalu jauh dari sekolah.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif kebijakan dan peta jalan PJJ ini. Menurutnya, PJJ tidak hanya menjadi alternatif, melainkan solusi untuk memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara. Ia menegaskan perlunya kerja sama semua pihak.
“Kesimpulannya adalah perlu kolaborasi semua pihak dan peran orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan dari program Pendidikan Jarak jauh ini,” kata Hetifah. (nov)
