SURABAYA, PustakaJC.co - Upaya memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif masa bakti 2025–2028 sekaligus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pendidikan Khusus Jawa Timur resmi dikukuhkan sebagai langkah strategis membangun ekosistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan.
Kepala Dindik Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengukuhkan sebanyak 33 pengurus Pokja Pendidikan Inklusif dan MKKS SLB Jawa Timur, Kamis, (18/12/2025). Para pengurus tersebut diharapkan mampu menguatkan kembali esensi pendidikan inklusif, yakni memastikan seluruh warga negara, termasuk ABK, memperoleh hak pendidikan yang layak dan bermutu. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (19/12/2025).
Aries menegaskan, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, sekolah harus mampu memberikan pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dengan berbagai keterbatasan.
“Pendidikan bukan semata soal akademik, tetapi juga pengembangan kompetensi. Anak berkebutuhan khusus memang memiliki keterbatasan secara fisik dan logika, namun mereka juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki masyarakat pada umumnya,” ujar Aries.
