SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah memproses penegerian puluhan Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta yang tersebar di sejumlah daerah. Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program penguatan layanan pendidikan khusus tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyebut penegerian SLB dilakukan secara bertahap melalui proses validasi dan asistensi yang ketat. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pengajuan status sekolah negeri akan dilanjutkan ke kementerian terkait.
“Ketika sekolah berstatus negeri, dukungan terhadap sarana dan prasarana akan jauh lebih optimal. Fokus pemerintah ke depan adalah peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan khusus,” ujar Aries saat on air di Radio Suara Surabaya, Senin, (22/12/2025).
Di Surabaya, SLB-B (Tuna Rungu) Karya Mulia ditunjuk sebagai calon SLB negeri. Saat ini, proses penegerian sekolah tersebut telah memasuki tahap akhir. Aries menegaskan, Surabaya selama ini belum memiliki SLB Negeri sehingga penegerian menjadi solusi strategis untuk pemerataan layanan pendidikan inklusif.
“Sekolah swasta yang memenuhi syarat, terutama dari aspek lahan dan operasional, memiliki peluang besar untuk dinegerikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMALB-B Karya Mulia Surabaya, Sukamto, mengatakan penunjukan sekolahnya tidak lepas dari status tanah yang telah menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses peralihan status, kata dia, kini telah mencapai sekitar 80 persen.
“Secara fisik kami terus berbenah, mulai dari pagar hingga penataan ruang agar lebih rapi dan representatif. Namun karena status negeri belum resmi, masih ada kendala administratif,” ujarnya.
Saat ini, SLB-B Karya Mulia menaungi empat jenjang pendidikan, yakni TK, SD, SMP, dan SMA, dengan total 131 peserta didik. Dalam struktur sementara terdapat empat kepala sekolah, namun setelah berstatus negeri nantinya hanya akan ada satu kepala sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi.
Dari sisi tenaga pendidik, sekolah memiliki 16 guru ASN dan 21 guru tetap yayasan (GTY). Pihak sekolah berharap guru non-ASN tersebut dapat dialihkan statusnya menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) maupun PPPK paruh waktu.
“Selama ini penghasilan GTY bersumber dari SPP wali murid, dengan kisaran Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Kami menunggu kebijakan provinsi agar kesejahteraan guru ke depan lebih terjamin,”jelas Sukamto.
Selain itu, sekolah juga mulai merintis penguatan pendidikan vokasi melalui empat kompetensi keahlian, yakni tata rias kecantikan, tata boga, tata busana, dan percetakan. Pengembangan fasilitas praktik, khususnya untuk tata boga dan tata busana, menjadi prioritas setelah sekolah resmi berstatus negeri.
Rencananya, SLB-B Negeri Karya Mulia Surabaya akan dilaunching pada 27 Desember 2025, sambil menunggu penetapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait status penegerian tersebut. (ivan)
