JAKARTA, PustakaJC.co – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat madrasah dan sekolah keagamaan melalui usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang digelar secara daring, Sabtu, (4/4/2026).
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Pendidikan keagamaan harus berjalan beriringan dalam mencetak generasi unggul,” tegas Menag. Dilansir dark kemenag.go.id, Minggu, (5/4/2026).
Tambahan anggaran itu difokuskan untuk sejumlah program strategis. Di antaranya revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.
Menag menegaskan, negara harus hadir memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh lembaga pendidikan. Menurutnya, kesenjangan yang selama ini terjadi tidak boleh terus berlanjut.
“Tidak boleh ada perbedaan antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa,” ujarnya.
Salah satu fokus utama dalam usulan tersebut adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras). Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Menag menyoroti masih banyaknya kondisi bangunan madrasah yang membutuhkan perbaikan serius. Ia menilai kualitas sarpras menjadi indikator nyata keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.
Selain itu, Menag juga menyinggung ketimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan program tersebut di madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10–12 persen, jauh di bawah sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, siswa madrasah dan santri sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya bisa ditingkatkan,” kata Menag.
Ia menambahkan, pondok pesantren memiliki ekosistem yang siap dalam menjalankan program MBG, terutama karena telah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama yang relatif aman.
Menag berharap usulan tambahan anggaran ini dapat disetujui pemerintah sebagai langkah percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan keagamaan yang lebih unggul dan inklusif.
Jika disetujui, tambahan anggaran ini menjadi momentum penting untuk mengangkat kualitas madrasah dan sekolah keagamaan agar tidak lagi tertinggal, sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam membangun generasi masa depan Indonesia. (ivan)
