JAKARTA, PustakaJC.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran siswa. Mekanisme penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung berbasis data nasional untuk memastikan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan saat Gus Ipul menerima audiensi Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, (13/4/2026).
“Tidak ada pembukaan pendaftaran. Data calon siswa dijangkau lewat desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diverifikasi langsung oleh pendamping PKH, BPS, dan Pemda,” tegas Gus Ipul, dikutip dari jatimpos.co, Selasa, (14/4/2026).
Ia menekankan, hasil verifikasi harus mendapat persetujuan orang tua dan kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, ketepatan proses di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan program.
“Kalau bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar,” ujarnya.
Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat disebut sebagai strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga, mulai dari perbaikan rumah, akses koperasi desa, hingga jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN.
“Targetnya, anak lulus, orang tua naik kelas dan mandiri, tidak lagi bergantung pada bansos,” kata Gus Ipul.
Ia juga menegaskan, lulusan Sekolah Rakyat harus melanjutkan pendidikan atau masuk dunia kerja.
“Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, berarti gagal,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik di Indonesia, dengan sasaran sekitar 4 juta anak yang belum sekolah atau putus sekolah.
Dalam pelaksanaannya, seleksi siswa tidak menggunakan tes akademik, melainkan tes kesehatan dan pemetaan bakat. Fasilitas yang disiapkan meliputi asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, hingga dukungan pembelajaran digital dengan laptop dan smartboard.
Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi lokasi program.
“Lahan sudah siap, proposal juga sudah kami kirim,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meilwansyah, yang menyebut pihaknya siap mengalokasikan APBD guna mendukung pembangunan sesuai standar pemerintah pusat.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan. (ivan)
