SURABAYA, PustakaJC.co - Dunia digital makin dekat dengan anak, tapi kini negara tak tinggal diam. Pemerintah resmi menghadirkan aturan tegas demi melindungi generasi muda dari berbagai risiko di internet.
Melalui kebijakan terbaru, pemerintah mulai menerapkan pembatasan akses platform digital bagi anak, terutama untuk layanan dengan tingkat risiko tinggi. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 28 Maret 2026 sebagai langkah nyata melindungi anak di ruang digital.
Aturan tersebut merupakan bagian dari turunan regulasi perlindungan anak di dunia digital, termasuk melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang memperkuat implementasi perlindungan anak di internet.
Dalam kebijakan ini, anak di bawah usia 16 tahun akan mendapatkan pembatasan akses terhadap platform digital tertentu yang berisiko tinggi. Tujuannya jelas, yaitu mencegah paparan konten berbahaya, kecanduan digital, hingga berbagai ancaman sosial di dunia maya.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua. Negara hadir melalui regulasi, pengawasan, serta kewajiban bagi platform digital untuk ikut menjaga keamanan anak.
Platform digital pun diwajibkan melakukan sejumlah langkah penting, seperti verifikasi usia pengguna, penyaringan konten, hingga menyediakan fitur pengawasan orang tua (parental control). Bahkan, data pribadi anak dilarang digunakan untuk kepentingan komersial.
Namun demikian, peran orang tua tetap krusial. Pendampingan, pengawasan, serta edukasi literasi digital di lingkungan keluarga menjadi kunci agar anak bisa menggunakan internet secara aman dan bijak.
Dengan hadirnya kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta ruang digital yang lebih aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. (int)
