SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan Sekolah Rakyat (SR) melalui program pendampingan psikolog secara berkala. Langkah tersebut disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pembentukan karakter siswa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setiap Sekolah Rakyat akan menghadirkan psikolog sedikitnya satu kali setiap bulan. Pendampingan tersebut bertujuan membangun komunikasi yang sehat, memperkuat interaksi sosial antarsiswa, serta mencegah munculnya tindakan kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah berasrama. Dilansir dari kompas.com, Kamis, (30/7/2026).
Menurut Khofifah, kehadiran psikolog akan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karakter peserta didik. Selain memberikan konseling, psikolog juga akan membantu siswa memahami pentingnya saling menghormati, gotong royong, empati, dan keterbukaan dalam berinteraksi sehari-hari.
Ia menjelaskan, pembinaan karakter di Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi juga melalui aktivitas keseharian di asrama. Para siswa akan dibiasakan untuk saling peduli, membantu teman, serta membangun disiplin dalam menjalankan aktivitas harian.
“Kalau ada temannya yang belum bangun ketika waktunya bersiap ke sekolah, mereka diharapkan saling mengingatkan. Begitu juga saat mengantre atau menjalankan aturan asrama, semuanya menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan,” ujar Khofifah saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Tuban, Rabu, (29/7/2026).
Konsep pendidikan berbasis asrama dinilai menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak dini. Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap siswa mendapatkan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga kesehatan mental dan perkembangan emosional.
Sekolah Rakyat Terintegrasi di Tuban nantinya tidak hanya menampung peserta didik dari Kabupaten Tuban, tetapi juga menerima siswa dari Kabupaten Bojonegoro serta Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Peserta didik berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.
Hingga akhir Juli 2026, pembangunan kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Tuban telah memasuki tahap akhir. Berbagai fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, masjid, kantin, laboratorium, lapangan olahraga, dan sarana pendukung lainnya telah berdiri dan siap digunakan.
Khofifah berharap seluruh fasilitas tersebut mampu mendukung proses pendidikan yang berkualitas sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang siswa.
Ia menegaskan, keberadaan kepala sekolah, guru, tenaga laboratorium, tenaga kependidikan, hingga psikolog diharapkan dapat menjadi satu kesatuan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta memiliki integritas tinggi.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi permanen di 18 lokasi. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi rintisan telah lebih dahulu beroperasi di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Banyuwangi.
Khofifah juga menyampaikan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi sebagian besar Sekolah Rakyat Terintegrasi akan dimulai pada 31 Juli 2026. Adapun beberapa sekolah, seperti di Ponorogo, Madiun, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri, telah lebih dahulu melaksanakan kegiatan MPLS sebagai bagian dari persiapan dimulainya tahun ajaran baru. (ivan)
