SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp276 miliar untuk pemenuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, proses penganggaran TPG tersebut masih menunggu legalitas karena tunjangan profesi guru pada dasarnya merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (10/8/2026).
“Kita sedang berproses untuk mendapatkan legalitas terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang semestinya merupakan anggaran dari APBN. Namun, kami akan menyiapkannya melalui APBD karena memang para guru tersebut seharusnya sudah mendapatkan haknya,” ujar Khofifah usai menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, di Surabaya, Sabtu, (8/8/2026).
Khofifah menjelaskan, proses tersebut telah mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kementerian terkait. Dokumen serta dasar administrasi untuk pemenuhan TPG juga telah diproses melalui direktorat jenderal terkait.
Selanjutnya, akan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran tersebut dapat diintegrasikan dalam perubahan APBD tahun ini.
“Akan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan proses tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perubahan APBD (P-APBD) tahun ini. Nilainya sekitar Rp276 miliar,” kata Khofifah.
Komitmen Pemprov Jawa Timur terhadap peningkatan kualitas pendidikan mendapat apresiasi dari Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu dibahas, mulai dari penguatan pendidikan bermutu, peningkatan kompetensi guru, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah dan PGRI dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital.
Unifah menilai guru merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pendidikan.
“Kami melihat bahwa guru merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, penghargaan ini pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi kami yang utama kepada Ibu Gubernur atas komitmen yang luar biasa terhadap dunia pendidikan,” ujar Unifah.
Dalam kesempatan tersebut, PB PGRI juga mengundang Gubernur Khofifah untuk menghadiri kegiatan Go Public Fund/Fun Education yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15 Oktober 2026.
Kegiatan itu menjadi bagian dari gerakan untuk mendorong penguatan komitmen pemerintah terhadap investasi dan pendanaan pendidikan publik yang memadai.
Unifah berharap komitmen Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat turut disampaikan dalam forum tersebut. Upaya itu dinilai penting untuk memperkuat gerakan bersama dalam memastikan pendidikan bermutu dan berkeadilan dapat diakses masyarakat.
Selain kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian dalam transformasi pendidikan di Jawa Timur.
PGRI mendorong para guru untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, termasuk coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Di Jawa Timur, sekitar 200.000 guru telah mendapatkan pelatihan coding dan AI. Program tersebut diarahkan untuk mempersiapkan guru menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan pembelajaran di masa depan.
Penguasaan teknologi diharapkan membuat guru semakin adaptif sekaligus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar.
Transformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan zaman.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Khofifah juga menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha dari PB PGRI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Dwija Praja Nugraha merupakan bentuk apresiasi PGRI kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan, termasuk dalam memberikan dukungan kepada guru dan tenaga kependidikan.
Unifah mengatakan, penghargaan tersebut memiliki kriteria khusus dan melalui proses penilaian. Penghargaan kepada Khofifah menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Jatim dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan.
Ia juga mengapresiasi kesediaan Khofifah menerima audiensi PB PGRI di tengah kesibukannya.
Menurut Unifah, dukungan kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Sinergi antara pemerintah, guru, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan berkelanjutan.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Guru
Audiensi PB PGRI dengan Gubernur Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan adaptif.
Pemenuhan hak guru melalui dukungan kesejahteraan, peningkatan kompetensi melalui pelatihan coding dan AI, serta penguatan investasi pendidikan menjadi sejumlah aspek yang saling berkaitan.
Pemprov Jatim mendorong guru tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian utama dalam proses transformasi pendidikan.
Melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guru, kebijakan pendidikan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan guru dan peserta didik serta mampu memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas bagi masyarakat Jawa Timur. (ivan)
