SURABAYA, PustakaJC.co – Rencana pemerintah meningkatkan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM.
Puguh menilai rencana perubahan status PPPK guru paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta peluang PPPK penuh waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (24/8/2026).
“Kita tentu menyambut baik apa yang disampaikan pemerintah terkait pemberian kesempatan kepada para guru dengan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, dan yang sudah PPPK penuh waktu menjadi PNS,” ujar Puguh yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Senin, (24/8/2026).
Rencana tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers seusai rapat bersama sejumlah menteri dan DPR RI di Gedung Parlemen.
Menurut Puguh, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas proses belajar mengajar. Stabilitas ekonomi dinilai dapat membantu guru menjalankan tugas pendidikan secara lebih optimal.
“Kesejahteraan guru ini menjadi krusial. Stabilitas secara ekonomi sangat menentukan kemampuan dan kestabilan mereka dalam menyampaikan banyak hal kepada para murid,” jelasnya.
Ia juga menilai rencana pengalihan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat sebagai sebuah terobosan, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Selama ini, sebagian beban pembiayaan guru PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya rencana pengalihan tersebut, pembiayaan gaji guru akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Ini menjadi langkah terobosan yang patut diapresiasi di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah tidak lagi harus memikirkan gaji guru karena sudah diambil alih oleh pemerintah pusat,” katanya.
Puguh menyebut kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran, serta pengembangan kompetensi guru.
Namun, ia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada pengumuman kebijakan. Pemerintah diminta menyiapkan mekanisme yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru bagi para guru.
“Semoga langkah strategis yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa direalisasikan dan menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Puguh juga menyoroti kebutuhan intervensi pemerintah di Jawa Timur. Menurutnya, terdapat lebih dari 35 ribu guru yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan membutuhkan perhatian serius.
Dengan wilayah Jawa Timur yang luas serta karakteristik daerah yang beragam, kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas pendidikan.
“Jawa Timur memiliki lebih dari 35 ribu guru yang tersebar di wilayah yang begitu luas. Tentu membutuhkan intervensi yang serius agar proses belajar mengajar bisa menghasilkan anak-anak yang berdaya saing, berprestasi, dan menjadi sumber daya manusia Jawa Timur yang berkualitas,” pungkas Puguh. (ivan)
