SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 14 bulan sebagai alternatif untuk menjawab persoalan belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan ke-14 atau tunjangan hari raya (THR).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan skema tersebut dirancang bersama DPRD Jatim dengan mempertimbangkan ketentuan penganggaran serta kemampuan keuangan daerah. Dilansir dari kompas.com, Jumat, (13/11/2026).
Adhy menjelaskan, pemerintah provinsi tidak dapat mengalokasikan TPG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, berdasarkan ketentuan yang berlaku, nomenklatur dan alokasi TPG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu diketahui setelah Pemprov Jatim bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, untuk meminta penjelasan terkait mekanisme penganggaran tersebut.
“Bahwa hasil kita bersurat kepada Kemendagri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bahwa nomenklatur TPG dan alokasi adalah produknya APBN ya, tidak bisa kita mengalokasikan bentuknya TPG dari APBD, karena di SIPD tidak ada menu itu,” kata Adhy, Jumat, (13/11/2026).
