Selain itu, Kiai Wahab juga terlibat dalam pendirian Nahdlatul Wathan di bidang pendidikan dan Nahdlatut Tujjar di bidang ekonomi. Kedua lembaga tersebut memperkuat kemandirian umat, sekaligus membangun fondasi sosial yang kelak menjadi kekuatan besar bagi lahirnya NU.
Peran strategis lainnya adalah inisiatif pembentukan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada 1937. Organisasi ini menjadi forum pemersatu berbagai kelompok Islam, sekaligus memperkuat posisi umat dalam menghadapi tantangan kolonial dan perubahan politik nasional.
Menentukan Arah NU di Tengah Gejolak Politik Nasional
Setelah Indonesia merdeka, tantangan politik semakin kompleks. Negara menghadapi konflik ideologi, instabilitas pemerintahan, dan tarik-menarik kepentingan berbagai kekuatan politik.
Dalam situasi tersebut, Kiai Wahab tampil sebagai penentu arah politik NU. Sebagai Rais ‘Am PBNU, ia mendorong NU tetap terlibat dalam sistem politik negara, termasuk saat pemerintah menerapkan Demokrasi Terpimpin.
