Lebih jauh lagi, kartel politik memiliki kecenderungan untuk "memelihara kemiskinan". Di Indonesia, kemiskinan bukan sekedar masalah personal atau malas bekerja, melainkan masalah struktural akibat kebijakan yang kurang berpihak.
Berdasarkan data klasifikasi ekonomi terbaru (seperti standar Bank Dunia), jumlah masyarakat yang rentan miskin atau berada di bawah garis kesejahteraan layak sangat signifikan (sekitar 60%).
Hal ini bisa dimaklumi dalam logika kartel: Jika elite terlalu sibuk mengamankan jatah kekuasaan dan membagi "kue" anggaran di antara mereka sendiri, maka fokus pada kebijakan pengentasan kemiskinan yang substantif akan terpinggirkan. Kemiskinan 'dipelihara' bukan karena tidak ada uang, melainkan karena ketergantungan rakyat pada bantuan sosial (bansos) adalah alat politik yang efektif untuk menjaga loyalitas suara saat Pemilu.
