Akar masalah ini bukan sekedar salah kelola teknis, melainkan pergeseran filosofis dalam kebijakan publik yang kian "sekuler". Dalam konteks ini, sekularisme kebijakan berarti terpisahnya ruh pengabdian pada kesejahteraan rakyat (bonum commune) dari instrumen kekuasaan. Kebijakan publik tidak lagi dirancang sebagai jembatan kemaslahatan, melainkan sebagai alat teknokratis yang dingin dan kejam demi melanggengkan dominasi atau memuaskan syahwat politik jangka pendek.
Pemerintah sering kali terjebak dalam pemujaan angka makro: pertumbuhan PDB, indeks investasi, atau rasio infrastruktur. Namun, ketika angka-angka ini tidak lagi berakar pada keadilan riil, negara bertindak layaknya korporasi raksasa yang hanya mengejar shareholder value—yakni kepuasan oligarki dan koalisi—sembari mengabaikan citizen value.
Produk nyata dari kebijakan yang kehilangan arah ini adalah fenomena "Inflasi Pengetahuan". Pabrik-pabrik akademik memproduksi ribuan intelektual, namun negara abai menjamin martabat mereka. Kasus di Korea Selatan adalah cermin retak: rekor 20.000 lulusan PhD per tahun ternyata berujung pada realitas pahit di mana satu dari sepuluh di antaranya terjebak dalam pekerjaan berupah rendah.
