Dalam diskursus politik modern, "Politik Gentong Babi" adalah bentuk evolusi dari money politic. Jika politik uang konvensional bersifat transaksional langsung—"serangan fajar" berupa amplop—maka gentong babi adalah "politik uang yang dilegalkan".
Politisi tidak lagi merogoh kocek pribadi; mereka menggunakan tangan negara, berupa "bantuan" dengan pamrih politik simpati, baik bantuan sosial, bantuan hibah, bantuan tunai langsung, hingga "bingkisan" untuk kanalisasi kegeraman menjadi hiburan. Hubungan kekuasaan di sini bergeser menjadi "klientelisme". Rakyat tidak lagi melihat wakilnya sebagai penyambung lidah aspirasi ideologis, melainkan sebagai "Sinterklas" pembawa proyek dan bantuan saat ekonomi sulit. Kekuasaan tidak lagi dipertahankan dengan adu gagasan, melainkan dengan adu beton. Siapa yang paling kuat "nitip" proyek jalan desa, gapura, atau hibah bansos di menit-menit terakhir menjelang pemilu, dialah yang akan bertahta kembali.
Di sinilah kaitan eratnya dengan korupsi. Politik gentong babi jarang sekali mengikuti rencana induk pembangunan nasional (seperti RPJMN atau RPJMD). Karena sifatnya yang tiba-tiba muncul sebagai "pokok pikiran" atau titipan anggota dewan, proses tender dan pengawasannya sering kali prematur.
