Program-program proyek ini menjadi ladang basah bagi korupsi struktural. Karena tujuannya adalah citra politik instan, kualitas bangunan sering kali nomor sekian; bantuan-bantuan seperti obat gosok pegal linu. Yang penting adalah ada peresmian, ada foto, ada konten untuk viral, dan ada plang nama politisi yang menempel. Akibatnya, anggaran negara bocor untuk proyek-proyek mercusuar yang tidak krusial, sementara kebutuhan fundamental bangsa sering kali terabaikan karena kalah dalam lobi-lobi "tukar guling" anggaran (logrolling).
Ironisnya, di ambang Demokrasi 5.0, teknologi justru berisiko memperparah praktik purba ini. Dengan big data, politisi kini bisa memetakan secara presisi wilayah mana yang suaranya paling "murah" untuk dibeli dengan proyek fisik atau bansos. Algoritma digunakan bukan untuk memeratakan kesejahteraan, melainkan untuk efisiensi penyebaran "daging babi".
Jika kita tidak waspada, Demokrasi 5.0 hanya akan menjadi bungkus canggih bagi praktik kuno yang sudah diingatkan sejak tahun-tahun sebelum masehi: penguasa yang memanipulasi hasil tanah rakyat demi melanggengkan kekuasaan birokratnya.
