MOJOKERTO, PustakaJC.co – Pemerintah Kota Mojokerto mengambil langkah strategis untuk menggerakkan sektor pariwisata dengan menggulirkan kebijakan One Company One Event. Program ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan event yang berdampak langsung pada ekonomi daerah.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Kota Mojokerto yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa, (23/12/2025). Rakor diikuti perwakilan Himpunan Bank Negara (Himbara), KONI, serta pelaku jasa pariwisata. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Rabu, (24/12/2025).
Wali kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, pengembangan pariwisata Mojokerto tidak bisa bertumpu pada sumber daya alam, melainkan harus mengoptimalkan kekuatan sumber daya manusia dan sektor jasa yang selama ini menjadi keunggulan kota.
“Kota Mojokerto adalah pusat layanan jasa Mojokerto Raya. Semua potensi itu harus disinergikan melalui event-event yang terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan One Company One Event mendorong setiap perusahaan, lembaga perbankan, hingga perangkat daerah untuk menginisiasi kegiatan secara mandiri, termasuk event olahraga yang melibatkan KONI. Langkah ini diharapkan menciptakan kalender event yang konsisten sepanjang tahun.
Sebagai penguatan strategi, Pemkot Mojokerto juga mengadopsi praktik pengembangan pariwisata dari daerah yang dinilai berhasil, salah satunya Kabupaten Banyuwangi, dengan penyesuaian karakter lokal.
“Kita mengangkat Spirit of Majapahit sebagai identitas dan branding Kota Mojokerto agar dikenal di tingkat nasional hingga internasional,” tegas Ning Ita.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Pemkot Mojokerto menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, bertambahnya lama tinggal, serta meningkatnya perputaran ekonomi lokal. Selain itu, skema pembiayaan inovatif berbasis kolaborasi dinilai menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Keterbatasan APBD tidak boleh menghentikan pembangunan. Justru kolaborasi dan inovasi menjadi kuncinya,” pungkasnya. (ivan)
