MAKKAH, PustakaJC.co - Pemerintah mencatat empat terobosan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Mulai dari penurunan biaya, layanan yang lebih terbuka, hingga penguatan ekonomi nasional lewat ekspor bumbu nusantara.
Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat konferensi pers di Makkah, Selasa, (10/6/2025), usai fase puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dilansir dari kemenag.go.id, Kamis, (12/6/2025).
“Saya bersyukur ada sejumlah hal baru dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ujar Menag.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini turun menjadi rata-rata Rp89,4 juta, dari sebelumnya Rp93,4 juta pada 2024. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR, serta arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah melibatkan delapan Syarikah di Arab Saudi untuk mencegah monopoli layanan haji. Skema ini menjadi langkah awal menuju sistem layanan yang lebih terbuka dan kompetitif.
Untuk pertama kalinya, jemaah bisa membayar dam melalui dua jalur: Program Adahi di Arab Saudi dan Baznas di Indonesia. Sampai 10 Juni, total dana dam yang terkumpul di Baznas mencapai Rp21,29 miliar untuk 8.451 hewan.
“Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan di Indonesia, pelaksanaan bisa lewat Baznas,” jelas Menag.
Ekspor bumbu nusantara naik signifikan dari 70 ton (2024) menjadi 475 ton tahun ini. Pada 2023, ekspor hanya 16 ton. Program ini jadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji yang terus dikembangkan tiga tahun terakhir.
“Ini bagian dari diplomasi ekonomi. Cita rasa nusantara hadir di dapur katering jemaah,” kata Nasaruddin.
Dengan empat langkah ini, pemerintah tak hanya fokus pada ibadah jemaah, tapi juga aspek layanan, keterbukaan, dan pemberdayaan ekonomi. Haji 2025 pun menjadi momentum transformasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (ivan)
