Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik, mengungkapkan rendahnya cakupan program MBG di kalangan santri berdasarkan data RDP dengan Komisi IX DPR. Dari 11 juta santri, baru 2% yang menikmati program tersebut.
“Kami akan menelusuri pesantren yang belum menerima MBG. Ini akan kami sinergikan dengan Kemenag agar seluruh santri mendapatkan jaminan gizi yang layak,” jelasnya.
Nanik juga menegaskan bahwa negara akan membiayai pembangunan dapur pesantren di wilayah 3T sebagai bagian dari penguatan layanan MBG. Pembangunan dapur dapat dilakukan pesantren, masyarakat, investor, maupun yayasan sepanjang mendukung kelancaran penyediaan makanan bergizi.
Koordinasi lanjutan akan digelar pekan depan. Wamenag dijadwalkan membawa tim khusus untuk membahas pelaksanaan MBG di lingkungan pesantren dan madrasah.
Pertemuan ini menjadi langkah awal mempercepat pemerataan akses gizi bagi santri dan peserta didik keagamaan di seluruh Indonesia. (ivan)
