BANDUNG, PustakaJC.co - Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i menegaskan pentingnya meritokrasi dalam tata kelola Direktorat Jenderal Pesantren. Ia menolak keras praktik “jual beli jabatan” dan menuntut sistem yang bersih serta berbasis kualitas.
Dalam pembahasan distingsi Ditjen Pesantren di Bandung, Jawa Barat, Romo Syafi’i menekankan bahwa penataan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan kepentingan transaksional. Dilansir dari kemenag.go.id, Senin, (13/4/2026).
Menurutnya, pengembangan talenta di lingkungan Ditjen Pesantren harus dilakukan secara profesional agar mampu melahirkan SDM unggul yang menopang kemajuan pesantren ke depan.
Ia bahkan menegaskan akan turun langsung dalam proses penyusunan pejabat dan pemetaan talenta. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan sejak awal pembentukan Ditjen Pesantren.
“Dalam penyusunan pejabat atau bidik talenta di Ditjen Pesantren, saya harus ikut. Karena saya sudah terlibat hingga terbentuknya Ditjen Pesantren,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar tidak ada praktik “permainan” dalam pengangkatan pejabat. Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi kunci utama membangun kepercayaan publik.
“Saya ingin Ditjen Pesantren ini clean, tidak ada permainan dalam pengangkatan pejabat di dalamnya,” ujarnya.
Penegasan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Selain itu, sistem yang adil dinilai penting untuk memastikan pengembangan pesantren berjalan berkelanjutan dan berkualitas.
Dengan dorongan meritokrasi ini, Ditjen Pesantren diharapkan tak hanya bersih dari praktik transaksional, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya SDM pesantren yang kompeten dan berdaya saing. (ivan)
