JAKARTA, PustakaJC.co - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar Workshop Penyusunan Modul Training of Trainers (TOT) Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Kespro) bagi Fasilitator Pesantren di Jakarta Pusat, Sabtu, (5/9/2026).
Agenda ini digelar untuk menghasilkan pedoman edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan kontekstual bagi para santri. Penanggung Jawab Program Kespro PBNU, Fahmy Akbar Idries, menegaskan bahwa keberlanjutan program ini tetap berjalan berkesinambungan usai Muktamar Ke-35 NU. Ia mengingatkan para fasilitator agar tidak hanya fokus pada transfer materi, tetapi juga pada penguatan tata kelolanya di lapangan.
"Bukan sekadar materinya tapi tata kelola itu secara bertahap. Kalau programnya sama, tapi tata kelola bagaimana membangun sistem itu yang penting," tegas Fahmy, dikutip dari nu.or.id, Minggu, (6/9/2026).
Ia juga mendorong keterbukaan para fasilitator dalam memetakan kendala riil di lingkungan pesantren. "Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan kita untuk menyampaikan apa yang terjadi di pesantren. Kalau kita tidak mengetahui secara basis problemnya, maka solusinya kita juga tidak bisa memberikan yang tepat," tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan UNFPA Indonesia, Risya Ariyani Kori, menyebut NU sebagai mitra strategis dalam program unggulan kesehatan reproduksi remaja. Kerja sama UNFPA dan PBNU ini direncanakan bakal berjalan selama lima tahun ke depan.
National Programme Analyst untuk Pemuda dan ASRH UNFPA Indonesia, Margareta Sitanggang, menekankan bahwa edukasi kespro tidak boleh berhenti sekadar pada transfer pengetahuan akademis semata.
"Pendidikan kesehatan reproduksi ini tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi nantinya juga diharapkan menanamkan nilai dan melatih keterampilan di mana seorang santri bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang benar untuk melindungi dirinya sendiri dan sesamanya," jelas Margareta.
Margareta juga membeberkan temuan pemetaan kurikulum nasional yang memperlihatkan materi kesehatan reproduksi justru menghilang saat siswa memasuki jenjang yang lebih tinggi.
"Padahal pubertas banyak terjadi mulai kelas 5 dan kelas 6. Di usia inilah sebenarnya mereka membutuhkan lebih banyak informasi pendidikan kesehatan reproduksi yang sayangnya justru makin berkurang," ungkapnya.
Dari sudut pandang keagamaan, Pengasuh Pesantren Bahrul Ulum Jember, Hodri Ariev, menilai isu kesehatan reproduksi sangat selaras dengan prinsip Maqasid asy-Syariah, terutama hifdz an-nafs(perlindungan jiwa) dan hifdz an-nasl (perlindungan keturunan). Menurutnya, pemaknaan terhadap nilai dasar tersebut perlu diperluas.
"Kita sering kali masih tertahan pada pemaknaan minimalis terhadap Al-Dharuriyat Al-Khams," tutur Hodri.
Guna menghindari resistensi, Hodri menyarankan agar pendekatan edukasi menggunakan istilah-istilah yang sudah akrab di telinga masyarakat pesantren.
"Jangan diperkenalkan sebagai sesuatu yang asing ketika pertama kita masuk," sarannya.
Ia optimistis, dengan penyampaian yang selaras dengan nilai-nilai pesantren, edukasi ini dapat terintegrasi dengan baik.
"Insyaallah dengan cara seperti itu kita bisa masuk ke dalam kurikulum pesantren," pungkasnya. (ivan)
