Ditjen Pesantren Satukan Regulasi Kitab Kuning, Madrasah Diniyah, dan Pendidikan Al-Qur’an

bumi pesantren | 20 November 2026 19:25

Ditjen Pesantren Satukan Regulasi Kitab Kuning, Madrasah Diniyah, dan Pendidikan Al-Qur’an
Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama membahas Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal di Jakarta. (dok kemenag)

JAKARTA, PustakaJC.co – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pesantren tengah menyusun regulasi baru untuk memperkuat tata kelola Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ). Kebijakan tersebut disiapkan sebagai upaya memberikan perlindungan kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan nonformal di Indonesia.

 

Penyusunan regulasi dilakukan melalui pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal di Jakarta, pada 18–19 November 2026. Dilansir dari kemenag.go.id, Jumat, (20/11/2026).

 

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyebut terdapat 105.007 MDT dan 193.019 LPQ yang berada dalam pembinaan Kemenag, baik di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren.

 

Menurutnya, besarnya jumlah lembaga tersebut membutuhkan payung regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan kelembagaan, serta memperkuat peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian insentif.

 

“Ketentuan terkait full day school diharapkan bisa lebih fleksibel agar tidak berdampak pada pembelajaran di MDT dan LPQ yang umumnya berlangsung pada sore hari,” ujar Basnang Said.

 

 

 

Selain penyusunan regulasi, Kemenag juga akan mengkaji ulang kebijakan full day school bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

 

Dalam pembahasan tersebut, pengaturan mengenai Pengkajian Kitab Kuning, MDT, dan LPQ diarahkan untuk digabungkan dalam satu regulasi terpadu. Sementara itu, ketentuan mengenai Lembaga Dakwah Pesantren akan disusun melalui regulasi tersendiri.

 

Rancangan regulasi tersebut juga mengakomodasi keberadaan MDT dan LPQ yang tumbuh di luar lingkungan pesantren. Salah satu skema yang disiapkan adalah melalui kerja sama atau afiliasi dengan pesantren yang telah terdaftar.

 

Aspek pendataan turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Perwakilan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Sumiati, menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Education Management Information System (EMIS) Kemenag, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

 

 

Sinkronisasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

 

Sumiati menjelaskan, santri yang menempuh pendidikan di pesantren salafiyah maupun MDT murni masih berpotensi tercatat sebagai anak tidak sekolah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) maupun kendala administrasi kependudukan.

 

Kemendikdasmen juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas sekolah formal pada sore hari untuk mendukung kegiatan pembelajaran MDT. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kesepakatan operasional bersama.

 

Pembahasan RKMA tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, Kantor Wilayah Kemenag, organisasi mitra, hingga praktisi pesantren. Organisasi yang turut terlibat di antaranya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Ikatan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Al-Qur’an Indonesia (IPPAQI).

 

 

Selanjutnya, pembahasan lampiran teknis akan dilanjutkan melalui kelompok kerja kecil yang dibagi menjadi tiga klaster, yakni Kitab Kuning, MDT, dan LPQ.

 

Regulasi terpadu tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

 

Melalui kebijakan ini, Ditjen Pesantren menargetkan tata kelola perizinan, standar kurikulum, hingga penerbitan syahadah atau ijazah pada jalur pendidikan nonformal pesantren dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel.

 

Penguatan regulasi tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat posisi madrasah diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur’an sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter serta peningkatan literasi keagamaan generasi muda Indonesia. (ivan)