Ia juga mengingatkan agar madrasah penerima program menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Pemeliharaan secara berkelanjutan diperlukan supaya bangunan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana, Abdul Basir, mengatakan madrasah yang diundang dalam koordinasi SBSN 2027 telah melalui tahapan pemenuhan persyaratan awal.
Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama serta kesesuaian luas lahan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Abdul Basir, setiap usulan pembangunan melalui SBSN harus melewati proses verifikasi dan validasi secara berjenjang. Hal ini mengingat SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang melibatkan dana masyarakat.
Proses tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenag Pusat, Direktorat PDM Bappenas, Direktorat PHDN Bappenas, hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Abdul Basir menambahkan, madrasah negeri masih memiliki kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui program SBSN. Madrasah yang berminat menjadi calon penerima manfaat pada 2028 dapat mulai mempersiapkan dokumen dan persyaratan melalui laman SIM-SARPRAS SBSN Madrasah pada Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah. (ivan)