JAKARTA, PustakaJC.co – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran sebesar Rp993 miliar melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 173 madrasah pada tahun anggaran 2027.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fasilitas pendidikan madrasah agar tercipta lingkungan belajar yang layak, nyaman, dan berkualitas. Dilansir dari nu.or.id, Sabtu, (21/11/2026).
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, mengatakan pembiayaan melalui SBSN telah memberikan manfaat bagi madrasah dan masyarakat. Menurutnya, kualitas sarana dan prasarana menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam menentukan lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan madrasah tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Perbaikan fasilitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan prestasi peserta didik, kompetensi guru, serta tata kelola lembaga pendidikan.
“Pengaruh SBSN ini jangan sampai berhenti pada sarana prasarana, tetapi juga harus diimbangi dengan prestasi siswa, peningkatan kualitas guru, hingga pembenahan manajemen secara bertahap dan menyeluruh,” kata Suyitno di Jakarta, Jumat, (20/11/2026).
Suyitno juga meminta kepala madrasah calon penerima SBSN 2027 memperhatikan seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan. Mulai dari kepatuhan terhadap petunjuk teknis, kesesuaian prototipe bangunan, hingga intensitas komunikasi dan koordinasi agar program berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Sarana Madrasah, Papay Supriatna, menjelaskan bahwa intervensi SBSN untuk madrasah telah berlangsung sejak 2018. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan formal berciri khas keagamaan.
Papay menyebut, kebutuhan pembangunan pada 173 madrasah calon penerima manfaat tahun 2027 cukup beragam. Di antaranya ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga mess guru.
Meski demikian, alokasi SBSN tetap diprioritaskan untuk fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Kebijakan tersebut sesuai kesepakatan Kemenag bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
“SBSN madrasah mengalokasikan anggaran untuk ruang-ruang yang berfokus pada proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan,” jelas Papay.
Ia juga mengingatkan agar madrasah penerima program menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Pemeliharaan secara berkelanjutan diperlukan supaya bangunan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana, Abdul Basir, mengatakan madrasah yang diundang dalam koordinasi SBSN 2027 telah melalui tahapan pemenuhan persyaratan awal.
Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama serta kesesuaian luas lahan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Abdul Basir, setiap usulan pembangunan melalui SBSN harus melewati proses verifikasi dan validasi secara berjenjang. Hal ini mengingat SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang melibatkan dana masyarakat.
Proses tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenag Pusat, Direktorat PDM Bappenas, Direktorat PHDN Bappenas, hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
Abdul Basir menambahkan, madrasah negeri masih memiliki kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui program SBSN. Madrasah yang berminat menjadi calon penerima manfaat pada 2028 dapat mulai mempersiapkan dokumen dan persyaratan melalui laman SIM-SARPRAS SBSN Madrasah pada Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah. (ivan)