SURABAYA, PustakaJC.co – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika perekonomian daerah, Selasa, (28/7/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, mengatakan pengendalian inflasi di Jawa Timur tidak hanya dilakukan melalui pengawasan harga, tetapi juga diperkuat dengan sinergi berbagai pihak dalam menjaga pasokan dan memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Selasa, (28/7/2026).
Menurutnya, kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang tetap terjangkau.
“Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas inflasi serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Rifki.
Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID bersama pemerintah daerah terus melakukan langkah antisipatif untuk menjamin kecukupan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pola build up stockbahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina Patra Niaga guna mengantisipasi lonjakan konsumsi energi selama periode mudik dan libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Selain sektor energi, pemerintah bersama para pemangku kepentingan juga memastikan pasokan berbagai komoditas pangan strategis tetap tersedia sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur dapat terpenuhi tanpa kendala berarti.
Di bidang distribusi, pemerintah memanfaatkan truk hibah untuk mendukung penyaluran komoditas dalam pelaksanaan pasar murah di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi bahan pokok semakin cepat dan harga tetap stabil di tingkat konsumen.
Program Mudik Gratis melalui jalur darat maupun laut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang berpotensi menghambat distribusi logistik.
“Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar arus barang dan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Rifki.
Dalam aspek komunikasi, TPID secara rutin menggelar Rapat Koordinasi dan High Level Meeting (HLM) di berbagai daerah. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyusun langkah antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi menghadapi potensi gejolak harga komoditas.
Selain itu, transparansi informasi harga terus ditingkatkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo). Platform digital tersebut memungkinkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan harga serta ketersediaan komoditas secara lebih cepat dan akurat.
Rifki menilai digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi karena mampu mendukung pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat berdasarkan kondisi di lapangan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar strategi pengendalian inflasi semakin efektif. Dengan pasokan yang terjaga, distribusi yang lancar, serta komunikasi yang kuat, stabilitas harga di Jawa Timur diharapkan tetap terpelihara dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (ivan)
