Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pasar global terhadap berbagai komoditas strategis.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran Program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya, dengan implementasi mulai 2028. Putusan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran negara untuk sektor pendidikan. (ivan)
