SURABAYA, PustakaJC.co – Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) sebesar 11,2 persen pada Jumat, (16/10/2026) dinilai bukan sekadar gejolak teknis pasar. Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menyebutkan terdapat sedikitnya sembilan faktor saling terkait yang mencerminkan rapuhnya kerentanan fundamental ekonomi serta sistem keuangan nasional.
Menurut Noorsy, salah satu pemicu utama keraguan investor berakar dari isu ketahanan energi domestik yang ditandai dengan fenomena antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Antrean panjang di SPBU mengindikasikan ketahanan energi melemah di bawah 21 hari,” ujar Noorsy saat dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (16/10/2026).
Ia menambahkan bahwa ketidakpastian pasokan energi secara langsung memperburuk kepercayaan publik dan melemahkan sentimen pasar.
Krisis kepercayaan tersebut turut memberi tekanan hebat pada nilai tukar rupiah yang kini membayangi level Rp18.000 per dolar AS. Menurutnya, pelemahan mata uang ini secara otomatis memicu lonjakan biaya impor (imported inflation) yang kemudian merembet pada kenaikan suku bunga acuan.
“Artinya inflasi akan naik, suku bunga naik,” tegasnya. Kondisi ini dikhawatirkan menggerus daya beli masyarakat sekaligus membengkakkan biaya pendanaan (cost of fund) bagi dunia usaha.
Selain itu, Noorsy menyinggung ancaman penurunan status (downgrade) klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi stand-alone market. Ia menilai sejumlah langkah strategis pemerintah—seperti komitmen sebagai offtaker minyak Amerika Serikat, pengadaan armada pesawat Boeing, impor bahan pangan, hingga Nota Kesepahaman (MoU) dengan Freeport—belum cukup kuat meredam kecemasan investor global.
“Deal pemerintah RI sebagai offtaker minyak AS, Boeing, dan pangan serta MoU dengan Freeport tidak berarti banyak,” terangnya.
Dalam analisisnya, Noorsy juga soroti dominasi raksasa manajer investasi dunia seperti Vanguard dan BlackRock terkait tuntutan transparansi kepemilikan saham publik (free float) dan arah kebijakan moneter nasional.
“Vanguard dan BlackRock tetap memvonis transparansi free float dan kebijakan moneter Indonesia yang harus sesuai dengan arahan dan kepentingan mereka,” ungkap Noorsy.
Ia menyimpulkan bahwa kelemahan pasar keuangan Indonesia tidak sekadar ditentukan oleh figur pejabat publik, baik Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, maupun Presiden. Problem utamanya terletak pada ketahanan sistemik ekonomi nasional yang masih dinilai rentan terhadap tekanan dan intervensi asing.
“Siapa pun Menkeu dan Gubernur BI-nya serta Presiden RI-nya, Indonesia akan terus mengalami kerentanan ekonomi dan keuangan. Sebabnya, karena sistem ekonomi Indonesia dan para petingginya terlalu mudah untuk diinvasi, diintervensi, diinterferensi, diinfiltrasi, dan diintimidasi,” pungkasnya. (ivan)
#pasar-modal, #ihsg, #ekonomi-indonesia, #rupiah, #ichsanuddin-noorsy, #ketahanan-energi, #suara-surabaya, #infobisnis
