SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik sebagai armada operasional pemerintahan. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menekan biaya operasional di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot Surabaya kini sedang dalam proses pelelangan sebagai bagian dari transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan.
"Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik," ujar Eri, Kamis (25/6).
Selain mengganti kendaraan operasional roda empat, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk mendukung aktivitas lapangan yang tidak membutuhkan kendaraan berkapasitas besar. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Meski demikian, Eri mengakui belum seluruh armada pelayanan publik dapat menggunakan energi listrik. Kendaraan seperti truk pengangkut sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.
Karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar kendaraan pelayanan publik memperoleh akses BBM bersubsidi.
"Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi," katanya.
Menurut Eri, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan BBM bersubsidi. Sementara itu, pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum masih dibahas bersama kementerian terkait.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terbebani lonjakan biaya operasional akibat kenaikan harga solar non-subsidi.
"Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari," tegasnya.
Kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, sekaligus mewujudkan sistem transportasi pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (int)
