Yona juga mendorong partisipasi struktural dari seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah. Menurutnya, lurah, camat, hingga RT/RW harus dilibatkan dalam pengawasan dan edukasi aturan parkir yang adil.
“Kami tidak ingin semua beban hanya di pundak Dinas Perhubungan. Perlu kerja kolaboratif dari semua lini agar masyarakat paham aturan dan berani bersikap,” ucap Yona
Ia menegaskan, persoalan jukir liar tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepihak. Harus ada integrasi antara pengawasan, penindakan, dan edukasi.
“Kalau hanya imbauan tanpa infrastruktur, itu hanya jadi wacana kosong. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat,” pungkas Ketua Komisi A DPRD itu. (ivan)
