SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat proses pemutakhiran dan verifikasi data Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil warga di lapangan.
Hingga saat ini, pendataan Perlinsos Digital di Kota Pahlawan telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK). Namun, luasnya cakupan tersebut menyisakan tantangan verifikasi, salah satunya terkait kepemilikan aset yang memengaruhi pemeringkatan desil kelayakan penerima bantuan. Dilansir dari surabayapagi.com, Minggu, (4/10/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan pihaknya menemukan kasus warga miskin di kawasan Manyar yang secara fisik dan ekonomi sangat membutuhkan bantuan, namun tercatat sistem memiliki mobil Alphard. Setelah diverifikasi, warga tersebut bekerja sebagai sopir dan namanya dipinjam oleh pemilik kendaraan untuk menghindari pajak progresif.
"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard, tapi setelah ditanya dia driver dan STNK diatasnamakan dia. Ternyata salah satunya untuk menghindari pajak progresif," kata Eddy, Minggu, (4/10/2026).
Eddy menegaskan bahwa ketidaksesuaian data administrasi kendaraan seperti ini berdampak langsung pada pemeringkatan desil warga, sehingga mereka gugur sebagai penerima bansos. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan balik nama jika kendaraan yang dimiliki masih tercatat atas nama orang lain.
"Tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran. Ketika Perlinsos Digital ini nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi," tegas mantan Kepala Disdukcapil Kota Surabaya tersebut.
Untuk mempercepat validasi data, Pemkot Surabaya menggerakkan sekitar 14 ribu agen yang terdiri dari ASN, camat, lurah, Ketua RT/RW, TKSK, hingga pendamping PKH.
Pendataan lapangan yang dilakukan pada 18 Juni–18 Juli 2026 mencatat ada sekitar 219.000 warga tidak ditemukan dan 26.000 warga tercatat telah meninggal dunia.
Mekanisme Sanggah Cepat untuk Lansia
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa persoalan ketidaksesuaian data juga dialami oleh warga lanjut usia (lansia) miskin yang secara sistem masuk ke dalam desil 6–10 (kategori mampu).
Untuk kasus seperti ini, Dinsos menerjunkan petugas untuk membantu proses sanggah secara digital di lapangan, mengingat banyak lansia yang terbatas secara infrastruktur dan literasi digital.
"Kami bantu mengisi formulir dan langsung mengunggah foto kondisi rumah serta infrastruktur pendukungnya. Dalam beberapa menit, status data yang bersangkutan langsung berubah di sistem," terang Antiek.
Menurut Antiek, skema digital ini membuat proses verifikasi dan layanan bantuan sosial menjadi jauh lebih transparan, cepat, dan terukur dibandingkan mekanisme manual.
Program Perlinsos Digital sendiri merupakan inisiatif Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Setelah diawali pilot project di Banyuwangi pada 2025, program ini terus diperluas hingga kini mencakup 258 kabupaten/kota, dengan target implementasi secara nasional pada akhir 2026. (ivan)
