SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat pengawasan penggunaan antibiotik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan guna mencegah resistensi antimikroba. Upaya tersebut dilakukan melalui Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dengan melibatkan rumah sakit, klinik, hingga puskesmas.
Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, baik secara berlebihan maupun tanpa indikasi medis, berpotensi memicu resistensi antimikroba. Kondisi tersebut menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat sehingga infeksi semakin sulit ditangani. Dilansir dari Sabtu, (21/11/2026).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr Billy Daniel Messakh, mengatakan pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, Dinkes Surabaya tidak hanya memperkuat regulasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara bijak.
“Pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat regulasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong edukasi agar masyarakat memahami penggunaan antibiotik secara bijak,” ujar Billy, Jumat, (20/11/2026).
Pengawasan dilakukan melalui kebijakan dan surat edaran yang mengatur penggunaan antibiotik sesuai standar pengobatan serta pedoman medis. Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA aktif yang bertugas menyusun panduan penggunaan antibiotik untuk terapi maupun pencegahan infeksi.
Evaluasi pola penggunaan obat juga dilakukan secara berkala agar pemberian antibiotik sesuai kebutuhan medis. Pelaksanaannya didukung layanan mikrobiologi klinik dan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
Pengawasan serupa diterapkan di 63 puskesmas di Surabaya. Dinkes memantau pola peresepan antibiotik, khususnya untuk penyakit yang tidak selalu membutuhkan obat tersebut, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik.
Selain mengawasi peresepan, puskesmas juga menyediakan kotak khusus atau drop box untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa. Fasilitas ini bertujuan mencegah pembuangan obat secara sembarangan yang berpotensi mencemari lingkungan.
Edukasi kepada masyarakat turut diperluas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik. Program tersebut melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, hingga kader kesehatan di seluruh Balai RW.
Billy menegaskan antibiotik tidak boleh dikonsumsi atas inisiatif sendiri tanpa pemeriksaan dan indikasi medis.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis. Melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik, edukasi ini kami dekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga,” terangnya.
Kembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga memperluas pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif. Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di 63 puskesmas dan didukung Griya Sehat milik Pemkot Surabaya yang menyediakan tenaga kesehatan tradisional.
Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pembentukan 333 kelompok Asuhan Mandiri (Asman) yang tersebar di seluruh kelurahan. Kelompok ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA) dalam mendukung pemeliharaan kesehatan secara mandiri.
Dinkes Surabaya turut menyediakan Pusat Pengembangan TOGA sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal dan mengembangkan pemanfaatan tanaman obat keluarga.
Selain itu, tersedia layanan akupunktur gratis di sejumlah Rumah Anak Prestasi (RAP). Pelayanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan kesehatan komplementer bagi anak berkebutuhan khusus.
Meski diperluas, pengembangan pelayanan kesehatan tradisional tetap disertai pembinaan dan pengawasan. Dinkes melakukan pendataan fasilitas serta tenaga kesehatan tradisional, pemeriksaan perizinan sesuai jenis pelayanan, hingga pemantauan praktik di lapangan.
Billy mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tradisional berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan aspek keamanan dan kualitas.
“Kami ingin pelayanan kesehatan tradisional berkembang dengan baik, tetapi tetap memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pembinaan dan pengawasan terus dilakukan, baik terhadap fasilitas maupun tenaga yang memberikan pelayanan,” imbuhnya. (ivan)