Menurutnya, penghapusan BBN 2 dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan. Selama ini, kebijakan tersebut dinilai justru menghambat masyarakat memperbarui data kepemilikan karena biaya tambahan.
“Sering kali kendaraan tidak dibalik nama karena ada BBN 2. Akibatnya, data kepemilikan menjadi tidak akurat dan potensi PKB juga hilang,” lanjutnya.
Selain itu, pajak progresif juga dinilai kurang efektif karena justru mendorong praktik pinjam nama untuk kendaraan kedua atau ketiga, yang berdampak pada ketidaktepatan data administrasi kendaraan.
