BPS Jatim menjelaskan bahwa penurunan TPK dipengaruhi oleh berakhirnya musim liburan Natal dan Tahun Baru, serta kebijakan efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan APBN/APBD, yang berdampak langsung pada sektor akomodasi yang banyak bergantung pada kegiatan MICE instansi pemerintah.
Terdapat perbedaan signifikan antarwilayah: Kabupaten Gresik mencatat TPK tertinggi (56,94%), diikuti Kota Surabaya (50,61%) dan Kota Malang (47,60%), sedangkan Magetan (12,78%), Probolinggo (13,07%), dan Ngawi (13,09%) menjadi daerah dengan tingkat hunian terendah.
Sementara itu, rata-rata lama menginap tamu asing naik sedikit menjadi 2,30 hari, namun secara umum lama menginap tamu domestik dan asing masih berkisar antara 1 hingga 1,5 hari, menunjukkan rendahnya aktivitas wisata di Jawa Timur.
Firman, didampingi Kahar Salamun selaku Penasehat PHRI Jatim, berharap pemerintah daerah segera merespons ajakan dialog agar dapat dirumuskan solusi bersama sebelum dampak yang lebih besar terjadi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Pemerintah tidak bisa hanya mengejar pajak tanpa mau mendengar keluhan dunia usaha," tegas Firman. (nov)
