SURABAYA, PustakaJC.co - Aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan pola pergerakan yang dinamis dan masif. Data terbaru dari PPATK menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan intensitas transaksi judi online yang cukup tinggi di awal tahun 2025.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis lima wilayah dengan aktivitas transaksi judi online tertinggi pada kuartal pertama 2025. Jawa Timur menempati posisi kelima setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Dilansir dari surabayapagi.com, Sabtu, (10/5/2025).
“Lima wilayah yang paling masif terkait transaksi judi online itu adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu, (7/5/2025).
Ivan menambahkan, pemetaan wilayah rawan judi online bersifat fluktuatif. Jakarta, yang sebelumnya berada di posisi kelima pada kuartal pertama 2024, kini melonjak ke posisi kedua.
“Contohnya tahun 2024, DKI Jakarta itu nomor lima. Sekarang di kuartal pertama 2025, naik ke nomor dua. Ini terus bergerak,” ucapnya.
Selain memetakan wilayah, PPATK bersama instansi terkait terus mendorong langkah penindakan dan pencegahan.
“Kami akan terus menekan, dan insyaallah penindakan yang dilakukan tanpa pandang bulu ini bisa melindungi masyarakat secara umum,” tegas Ivan.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pemberantasan judi online harus menyasar akar masalah.
“Kalau saya, yang menyangkut judi online harus diberantas dari hulu. Siapa pun yang menyelenggarakan harus ditindak,” ungkap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Menurut Pramono, kampanye bahaya judi online tidak akan efektif selama akses ke situs-situs perjudian masih terbuka.
“Mau kampanye apa saja, tidak banyak manfaatnya kecuali situs judinya benar-benar ditutup seperti di beberapa negara lain,” kata mantan Sekretaris Kabinet itu.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penanganan langsung bukan berada dalam ranah pemerintah provinsi.
“Ini bukan wilayahnya pemprov, tapi kami siap dukung langkah pusat,” tegas Pramono.
Judi online bukan sekadar isu digital, tapi menyangkut ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kolaborasi semua pihak dibutuhkan agar penanganan bisa dilakukan dari hulu hingga hilir secara efektif. (ivan)
