SURABAYA, PustakaJC.co - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti performa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai menurun, terutama terkait kontribusi dividen ke kas daerah.
"Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, mayoritas BUMD menunjukkan penurunan setoran deviden," ujar Hj. Laili Abidah, Juru Bicara Fraksi PKB, dalam Rapat Paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Rabu.
Dalam laporannya, Laili merinci beberapa BUMD yang mengalami penurunan. Di antaranya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim yang menurun 6,08 persen dari Rp10 miliar menjadi Rp9,4 miliar, serta Panca Wira Usaha (PWU) yang turun signifikan sebesar 46,78 persen dari Rp1,8 miliar menjadi Rp1 miliar. Selain itu, Jatim Grha Utama (JGU) juga mengalami penurunan 51,39 persen dari Rp2,1 miliar menjadi Rp1 miliar, dan PT Air Bersih Jatim menurun hampir separuh, yakni 49,34 persen dari Rp3 miliar ke Rp1,5 miliar.
Di sisi lain, Bank Jatim menunjukkan peningkatan dividen dari Rp407 miliar menjadi Rp417 miliar, meski hanya naik 2,45 persen. Sedangkan PT Askrida, BUMN yang mendapat penyertaan modal, tercatat tidak menyetor dividen sama sekali alias Rp0.
"Data-data ini menguatkan yang selama ini disoroti Fraksi PKB, yaitu Pemprov perlu melakukan reformasi total terhadap tata kelola BUMD di Jawa Timur," tegas Laili. Ia juga meminta klarifikasi atas penyebab turunnya setoran dividen dan langkah antisipatif agar tidak kembali terjadi pada 2025. “Mohon penjelasan kenapa terjadi penurunan setoran deviden di mayoritas BUMD, dan bagaimana agar fenomena ini tidak terulang pada 2025,” tambahnya.
Tak hanya dari sisi pendapatan, Fraksi PKB juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah. Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi 89,66 persen, menyisakan Rp17,4 miliar yang tidak tersalur ke masyarakat. Belanja Bantuan Keuangan juga mengalami hal serupa, dengan serapan 91,57 persen atau Rp78,4 miliar yang belum tersalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dan desa.
Fraksi PKB mendesak Pemprov Jatim untuk lebih optimal dalam penggunaan anggaran, terutama untuk membantu rakyat dalam kondisi yang membutuhkan intervensi langsung. (nov)
