JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan empat pulau sengketa antara Aceh dan Sumatra Utara menjadi wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan ini diumumkan dalam rapat video conference bersama para pejabat tinggi negara, Selasa, 17 Juni 2025.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Dilansir dari setkab.go.id, Rabu, (18/6/2025).
Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, disaksikan oleh Mendagri Tito Karnavian dan Mensesneg Prasetyo Hadi di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut keputusan ini berdasar temuan dokumen lama Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan keempat pulau tersebut sah milik Aceh.
“Kami ketemu dokumen lama Keputusan Mendagri, yang ditandatangani Gubernur Sumut saat itu, Raja Inal Siregar, yang menyatakan empat pulau itu masuk wilayah Aceh,” ujar Dasco dalam sesi rapat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga kesatuan dan kedaulatan NKRI.
“Prinsip kita satu, NKRI harga mati. Alhamdulillah sudah ada pemahaman bersama, penyelesaiannya cepat dan baik sekali,” kata Presiden.
Ia juga meminta agar informasi kepada masyarakat disampaikan secara terbuka agar tak menimbulkan spekulasi liar.
“Kondisi kita baik, ekonomi tumbuh, pertanian maju. Penting sekali menerangkan kepada rakyat agar suasana positif ini terus terjaga,” tambahnya.
Keputusan ini menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo menyelesaikan sengketa antarwilayah dengan pendekatan damai dan berdasar hukum, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antarprovinsi. (ivan)
