SURABAYA, PustakaJC.co – Anggota DPRD Jatim Hj. Lilik Hendarwati dibuat geleng-geleng kepala saat mendengar banyaknya keluhan soal pendidikan di Kota Surabaya. Dalam reses II Tahun 2025 yang digelar di Joglo Harmony, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Selasa, (1/7/205) malam, ia menerima curhatan warga yang mengungkap berbagai persoalan mendasar, mulai dari tidak adanya sekolah negeri, hingga kasus pelarangan siswa ikut ujian gara-gara tunggakan SPP.
“Ini termasuk yang lumayan mengenaskan, karena ini berada di Surabaya salah satu kota metropolis. Saya kira memang butuh sinergi antara pemerintah provinsi dan kota,” ujar Anggota DPRD Jatim Hj. Lilik Hendarwati, dikutip dari jatimpos.co, Rabu, (2/6/2025).
Warga juga menyoroti minimnya akses beasiswa dan masih adanya sekolah swasta yang menahan ijazah siswa karena belum melunasi kewajiban. Menanggapi itu, Lilik menekankan perlunya pengawasan terhadap sekolah swasta, terutama yang menerima bantuan pemerintah.
“Sekolah swasta tetap harus diawasi. Kita harus pastikan tidak ada kebijakan yang merugikan anak didik, seperti menahan ijazah atau melarang ikut ujian hanya karena tunggakan SPP,” tegasnya.
