Komisi A DPRD Jatim Bahas Tambahan Anggaran, Fokus Prioritaskan Kebutuhan OPD

pemerintahan | 16 Juli 2025 18:41

Komisi A DPRD Jatim Bahas Tambahan Anggaran, Fokus Prioritaskan Kebutuhan OPD
Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, H. Agus Cahyono saat diwawancarai usai rapat di ruang Komisi A. (dok jatimpos)

SURABAYA, PustakaJC.co - Komisi A DPRD Jawa Timur tengah mengevaluasi usulan tambahan anggaran dari sejumlah OPD dalam APBD Perubahan 2025. Pembahasan dilakukan dalam rapat dengar pendapat pada Selasa, (15/7/2025), untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan optimal.

Wakil Ketua Komisi A, H. Agus Cahyono, S.HI., M.HI., menyebutkan bahwa beberapa usulan anggaran telah diakomodasi oleh TAPD, sementara usulan lainnya masih dikaji. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (16/7/2025).

“Beberapa OPD melaporkan tambahan anggaran yang sudah diakomodasi TAPD. Sisanya akan kami evaluasi untuk menentukan skala prioritas mitra Komisi A,” ujarnya.

Salah satu usulan yang disorot adalah anggaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII di Palembang.

BKD awalnya mengajukan Rp1,9 miliar, namun hanya disetujui Rp300 juta. Kini, mereka mengusulkan tambahan Rp1,6 miliar agar bisa mengirim kontingen secara optimal.

“Jika tidak disetujui, BKD hanya bisa kirim cabang olahraga yang sesuai anggaran, seperti tenis meja yang personelnya sedikit dan berpotensi emas,” terang Agus.

Ia menegaskan bahwa Komisi A akan menjadikan hal ini sebagai perhatian serius.

“Itu termasuk menjadi atensi di Komisi A. Nanti akan kita bahas dan kita jadikan rekomendasi tambahan anggaran,” tegasnya.

Agus juga mengapresiasi pola baru pembahasan anggaran yang dilakukan sebelum penetapan KUA-PPAS. Menurutnya, ini memungkinkan pembahasan lebih matang dan minim revisi di tahap akhir.

“KUA-PPAS yang dibahas sejak awal lebih bagus. Sudah semi matang, sehingga tidak banyak perubahan saat pembahasan APBD,” jelas Wakil Ketua Komisi A itu.

Komisi A berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Banggar agar alokasi anggaran benar-benar mendukung program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. (ivan)