“Pinjaman ini harus sesuai dengan regulasi, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP terkait. Harus dikaji matang, dan tentu saja mendapat persetujuan DPRD lewat Perda,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta agar kebijakan pembiayaan tidak melupakan program-program prioritas masyarakat kecil, seperti Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan usulan hasil Musrenbang.
“Jangan sampai fokus pada proyek besar, tapi mengabaikan aspirasi warga yang disampaikan lewat Musrenbang. Ini soal keadilan anggaran,” tambahnya.
