Aning juga menekankan bahwa DPRD hanya berperan sebagai pengawas, bukan pengusul pinjaman.
“Usulan pinjaman ini murni dari eksekutif. DPRD tidak merancang atau menjalankan anggaran, tugas kami adalah memastikan anggaran tepat sasaran,” pungkasnya.
#apbd 2025, #defisit anggaran, #dprd surabaya, #pemkot surabaya, #berita surabaya, #berita jatim, #ekonomi daerah, #pad surabaya, #pinjaman daerah, #infrastruktur surabaya, #musrenbang, #rutilahu, #pembangunan kota, #strategi anggaran, #kebijakan publik, #anggaran pro rakyat, #kabar surabaya, #surabaya hari ini, #politik anggaran, #warta surabaya
Penanganan defisit ini diharapkan menjadi momen evaluasi dan refleksi bagi Pemkot Surabaya untuk lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi layanan, digitalisasi, dan penguatan sektor retribusi bisa menjadi alternatif penting selain opsi pinjaman.
Dengan pengawasan legislatif yang ketat dan partisipasi warga yang tinggi, kebijakan anggaran Kota Surabaya diharapkan akan lebih transparan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. (ivan)
