Data DPD RI juga menunjukkan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) 2024 sebesar 2,03 persen menjadi Rp863,54 triliun, menandakan desentralisasi fiskal belum optimal. Gini Ratio meningkat menjadi 0,381, menunjukkan kesenjangan yang perlu diatasi.
“Ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial harus menjadi fokus. Pemerintah perlu memperluas program padat karya, redistribusi aset di pedesaan dan daerah tertinggal, serta memperkuat regulasi pajak progresif,” pungkas Arif.
DPD RI berharap pemerintah memanfaatkan rekomendasi ini untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, mendorong pemerataan pembangunan, dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh daerah. (ivan)
